Berita & artikel utama
AAJI mendorong perusahaan asuransi jiwa memperkuat sistem keamanan data pribadi melalui teknologi, evaluasi kebijakan, dan pelatihan SDM sesuai UU PDP dan POJK 22/2023.
Brussels Effect: Indonesia mengadopsi prinsip GDPR dalam UU Pelindungan Data Pribadi, mencerminkan pengaruh Uni Eropa dalam tata kelola digital global.
IDCI mendesak percepatan pembentukan Lembaga PDP sesuai mandat UU PDP. Tanpa lembaga ini, pengawasan dan perlindungan data jadi lemah. Kehadirannya penting untuk menjamin hak digital masyarakat.
Trending
Pahami Soal Hak Privasi, Pelakunya Bisa Kena Sanksi Penjara 5 Tahun Dan Denda Maksima
Seorang anggota TNI diduga memotret penumpang kereta tanpa izin, memicu sorotan soal hak privasi. Publik menilai tindakan tersebut melanggar UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Pelanggaran privas
Rachel Farahdiba Rachel Farahdiba
Kebocoran Data NPWP Dinilai Bisa Diproses Hukum Jika Ada Indikasi Pidana
Dugaan kebocoran 6 juta data NIK dan NPWP, termasuk milik Presiden Jokowi, tengah diusut. ELSAM menilai kasus ini bisa masuk ranah pidana jika ditemukan pelanggaran UU PDP. Sayangnya, insiden serupa s
Aryo Putranto Saptohutomo Kompas.com
Indosat Rilis Fitur Cek Kebocoran Data Pribadi Di Internet, Harga Rp1
Pengguna IM3 saat ini bisa melindungi data pribadi dengan memantau di darkweb lewat layanan IMSecure yang dibanderol hanya Rp1.
Loamy Noprizal Loamy Noprizal
Most Viewed
UU Perlindungan Data Pribadi Resmi Berlaku, Perusahaan Wajib Perketat Keamanan Data K
Pengesahan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan perusahaan mengelola data konsumen secara transparan dan bertanggung jawab. UU ini mengatur sanksi berat atas pelanggaran d
Anissa Dea Widiarini Aditya Mulyawan
Indonesia Kekurangan Jutaan Talenta Digital, Terutama Ahli Perlindungan Data Pribadi
Menkominfo menyebut Indonesia masih kekurangan jutaan talenta digital, termasuk DPO yang perannya krusial dalam perlindungan data pribadi.
Dian Erika Nugraheny Aprillia Ika
Data Pribadi Jadi Komoditas, Perusahaan Media Mesti Perkuat UU PDP
UU Pelindungan Data Pribadi ditegaskan sebagai hak asasi yang wajib dilindungi negara. Pemerintah dorong kolaborasi lintas sektor untuk wujudkan ekosistem digital yang aman dan menghormati privasi.
Willa Wahyuni Hukum Online
Kejagung Gandeng "Provider" Untuk Penyadapan, Puan Ingatkan Hak Privasi Warga
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Kejaksaan Agung agar menjaga hak perlindungan data pribadi dalam kerja sama intelijen dengan provider telekomunikasi, agar penegakan hukum tetap selaras dengan
Tria Sutrisna Ardito Ramadhan
Menkomdigi Ungkap Badan Perlindungan Data Bakal Segera Rampung Baca Artikel CNN Indo
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berharap Badan Perlindungan Data akan segera rampung dalam beberapa bulan mendatang.
Loamy Noprizal Loamy Noprizal
Langkah BTN Lindungi Data Nasabah, Bikin Unit Khusus Hingga Gandeng Kejagung
Di tengah transformasi digital sektor keuangan, BTN mengambil langkah serius dalam menghadapi risiko kebocoran data dengan memperkuat kesadaran hukum dan sistem perlindungan data pribadi di seluruh li
Sakina Rakhma Diah Setiawan Sakina Rakhma Diah Setiawan
Berita & artikel terkini
Pahami isu PDP secara cerdas dari sumber tepercaya.
AAJI Dorong Asuransi Jiwa Perkuat Keamanan Data Pribadi Nasabah
AAJI mendorong perusahaan asuransi jiwa memperkuat sistem keamanan data pribadi melalui teknologi, evaluasi kebijakan, dan pelatihan SDM sesuai UU PDP dan POJK 22/2023.
Ferry Saputra Handoyo
The Brussels Effect: Pengaruh GDPR Uni Eropa Terhadap UU Pelindungan Data Pribadi Di
Brussels Effect: Indonesia mengadopsi prinsip GDPR dalam UU Pelindungan Data Pribadi, mencerminkan pengaruh Uni Eropa dalam tata kelola digital global.
Farah Muna Safa Taqiya Modern Diplomacy
IDCI: Perlunya Lembaga PDP Sebagai Komitmen Negara Lindungi Data
IDCI mendesak percepatan pembentukan Lembaga PDP sesuai mandat UU PDP. Tanpa lembaga ini, pengawasan dan perlindungan data jadi lemah. Kehadirannya penting untuk menjamin hak digital masyarakat.
Antara Antara
Data Pribadi Apa Saja Yang Harus Dilindungi? Simak Info Dan Aturannya!
UU PDP mengatur perlindungan data pribadi umum dan spesifik yang wajib dijaga. Penyalahgunaan tanpa izin bisa dikenai sanksi hukum. Masyarakat harus waspada dan bijak membagikan informasi pribadi.
Widhia Arum Wibawana Widhia Arum Wibawana
6,5 Juta Data Pribadi Anggota Koperasi Besar Di Inggris Dicuri
The Co-operative Group mengalami pencurian data pribadi 6,5 juta anggota akibat serangan siber pada April 2025. Kelompok peretas Scattered Spider diduga sebagai pelaku. Insiden ini soroti pentingnya p
Redaksi Redaksi
Jangan Sampai Data Pribadi-Mu Disalahgunakan! Hindari Sejumlah Kebiasaan Ini
Kejahatan digital sering berawal dari kelalaian sendiri. Lindungi datamu dengan langkah sederhana—karena data pribadi adalah aset, bukan sekadar informasi.
Vritimes sysadmin
Google Ingatkan Pengguna Gmail Untuk Update Akun, Ada Bahaya Mengintai
Serangan siber kian masif, Google minta pengguna tinggalkan kata sandi dan beralih ke passkey. Gen Z mulai adopsi metode login canggih, tapi ancaman kebocoran data tetap nyata.
Intan Rakhmayanti Dewi CNBC Indonesia
Tingkatkan Perlindungan Data Pribadi, Kejagung Beri Pelatihan Dan Sertifikasi "Data P
Sebagai upaya menghadapi tantangan digital, Kejagung melatih jaksa dan staf untuk menjadi DPO guna menjaga keamanan dan kepatuhan data pribadi. Pelatihan ini melibatkan Kejati dari seluruh Indonesia d
Kiki Safitri Icha Rastika
Asosiasi Minta Perusahaan Fintech Prioritaskan Memperkuat Sistem Perlindungan Data Pr
Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Marshall Pribadi menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan siber di era digital saat ini.
Antara Antara
Pahami Soal Hak Privasi, Pelakunya Bisa Kena Sanksi Penjara 5 Tahun Dan Denda Maksima
Seorang anggota TNI diduga memotret penumpang kereta tanpa izin, memicu sorotan soal hak privasi. Publik menilai tindakan tersebut melanggar UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Pelanggaran privas
Rachel Farahdiba Rachel Farahdiba
Cara Cek KTP Dipakai Pinjol Orang Lain
Proses pengajuan pinjaman online yang praktis sering disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Pastikan data KTP Anda tidak digunakan tanpa izin dengan memanfaatkan fitur pengecekan dari Sistem
Muhsin Rina Muhsin Rina
Menkomdigi Ungkap Badan Perlindungan Data Bakal Segera Rampung Baca Artikel CNN Indo
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berharap Badan Perlindungan Data akan segera rampung dalam beberapa bulan mendatang.
Loamy Noprizal Loamy Noprizal
Tingkatkan literasi, wujudkan keamanan data
Materi edukatif yang mendukung peningkatan kesadaran, pengetahuan & kepatuhan PDP.
- Pengantar Perlindungan Data Pribadi
- Apa itu data pribadi? Mengapa data pribadi penting dilindungi? Contoh kasus pelanggaran data.
- Jenis-Jenis Data Pribadi
- Data pribadi umum vs data pribadi sensitif. Contoh nyata (nama, NIK, biometrik, kesehatan, dll).
- Hak Subjek Data
- Hak untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, menghapus data dan hak untuk menarik persetujuan.
- Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data
- Tanggung jawab organisasi yang mengelola data. Prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- Regulasi dan Kebijakan
- Penjelasan praktis interpretasi terhadap UU PDP, peraturan turunan & kebijakan PDP.
- Pelanggaran dan Sanksi dalam PDP
- Klasifikasi pelanggaran & konsekuensi hukum terkait PDP.
“UU PDP bagus, tapi implementasinya belum merata. Edukasi ke publik menurut saya masih sangat kurang.”
“Saya setuju semua platform digital wajib transparan dalam mengelola data pribadi, apalagi di era AI sekarang.”
“Menurut saya, banyak perusahaan masih kurang paham dampak hukum dari kebocoran data pribadi.”
“Kenapa banyak aplikasi tidak punya pilihan ‘hapus akun’? Padahal itu termasuk hak dasar sebagai subjek data.”
“Menurut saya, masih banyak perusahaan yang menganggap perlindungan data hanya sebatas formalitas, bukan prioritas utama.”
“Sebagai pengguna, saya ingin tahu lebih jelas bagaimana data saya disimpan, digunakan, dan siapa yang mengaksesnya.”
“Perlu sinergi antara regulasi, teknologi, dan budaya kerja agar perlindungan data bisa maksimal.”
PatuhPDP v.2
Solusi kepatuhan menyeluruh untuk organisasi Anda
Pilih paket dengan fitur lengkap untuk mendukung kepatuhan dan mengelola data pribadi secara aman.
Starter plan
Everything you need to get started.
IDR
per bulan
Apa yang Anda dapatkan:
- Custom domains
- Edge content delivery
- Advanced analytics
- Not included: Quarterly workshops
- Not included: Single sign-on (SSO)
- Not included: Priority phone support
Premium plan
All the extras for your growing team.
IDR
per bulan
Apa yang Anda dapatkan:
- Custom domains
- Edge content delivery
- Advanced analytics
- Quarterly workshops
- Not included: Single sign-on (SSO)
- Not included: Priority phone support
Enterprise plan
Added flexibility at scale.
IDR
per bulan
Apa yang Anda dapatkan:
- Custom domains
- Edge content delivery
- Advanced analytics
- Quarterly workshops
- Single sign-on (SSO)
- Priority phone support
Frequently asked questions
- 1. Dasar Hukum Kebijakan Pelindungan Data Pribadi
Dasar hukum untuk kebijakan Pelindungan Data Pribadi adalah UU No. 27 Tahun 2022 adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur hak dan kewajiban subjek data serta tanggung jawab pengendali dan prosesor data. Undang-undang ini bertujuan melindungi data pribadi warga negara Indonesia dalam berbagai aktivitas pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data.
- 2. Siapa saja yang diwajibkan mematuhi ketentuan dalam UU PDP?
UU PDP berlaku untuk seluruh entitas yang melakukan pemrosesan data pribadi, termasuk individu, lembaga, organisasi, dan perusahaan — baik yang berdomisili di Indonesia maupun yang memproses data warga negara Indonesia dari luar negeri. Kepatuhan ini mencakup pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, distribusi, hingga penghapusan data pribadi. Pengecualian hanya berlaku untuk kegiatan pemrosesan data pribadi yang bersifat pribadi atau rumah tangga.
- 3. Bagaimana aplikasi Patuh PDP membantu organisasi dalam menerapkan prinsip perlindungan data pribadi?
Aplikasi Patuh PDP menyediakan berbagai modul yang saling terintegrasi, mulai dari manajemen struktur organisasi, pengelolaan peran pengguna, kontrol akses pihak ketiga, dokumentasi aktivitas pemrosesan data, hingga pelaporan dan audit. Seluruh fitur tersebut dirancang agar organisasi dapat menerapkan prinsip perlindungan data pribadi secara terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai peraturan.